• 1 gedung kanim kalianda 1.jpeg
  • 2 gedung kanim kalianda 2.jpeg
  • 3 banner Apapo Kalianda.jpg
  • 4 banner tata cara apapo.jpg
  • 5 banner ulp yankomas.jpg
  • banner skretariat timpora jpg.jpg
  • gbr3.jpg
  • Paspor website.jpg
  • slide-1.png
  • slide-2.png
  • slide-3.png
  • slide-4.png
  • Sppt.jpg
  • WNA Website.jpg
KANTOR IMIGRASI KALIANDA : Jln. Radin Inten II Way Urang Kalianda - Lampung Selatan Tlp.0727-3330003 Fax. 0727-3330004/5 Website : http://kalianda.imigrasi.go.id

Kalianda, 30 April 2019

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan TIMPORA tingkat Kabupaten dan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan tema “Penguatan Peran Antar Instansi TIMPORA Terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian”.

 

Kegiatan tersebut diselenggarakansebagai pelaksanaan dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penguatan Pengawasan Keimigrasian melalui Penguatan Tim PORA. Kegiatan  dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Selatan dan dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kapolres, Dandim, Kajari, Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas serta Anggota Tim PORA tingkat Kabupaten dan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah Peserta sebanyak 75 orang. Narasumber kegiatan tersebut adalah Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dengan moderator Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.

 

Pada kegiatan tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian memaparkan materi tentang Pengawasan Orang Asing dan Penegakan Hukum Keimigrasian, sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja memaparkan materi tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Lingkup Ketenagakerjaan. Usai pemaparan materi oleh Narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab yang diawali oleh Kepala Badan Kesbangpol Lampung Selatan, Camat Rajabasa, KUA Bakauheni dan Kemenag Lampung Selatan.

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi B03 Tahun 2019 Kanim Kalianda oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda yang dihadiri oleh Kadiv Keimigrasian, Kabid, Kasubid dan Fungsional di lingkungan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung serta diikuti oleh Kakanim, Pejabat Struktural dan para pegawai Kanim Kalianda.

Monev tersebut membahas tentang Capaian dan Pelaksanaan Target Kinerja B03 Tahun 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.PR.01.03 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 dapat kami laksanakan dengan baik. Hambatan yang di alami dalam pelaksanaan Publikasi walaupun dengan anggaran yang terbatas namun masih dapat kami atasi untuk solusinya. Dilanjutkan dengan pengarahan dan penguatan dari Kadiv Im dan  Jajarannya tentang Target Kinerja B03 Tahun 2019.

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian dan jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung juga meninjau Ruang Media Center dan Ruang Khusus Pelayanan Ramah HAM yang tersedia pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.

 

Bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda telah melaksanakan Target Kinerja B03 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Publikasi Informasi Keimigrasian melalui Radio, Media Cetak, Media Online dan Media Sosial tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kanim Kalianda serta Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat;

2. Penguatan Peran Kakanim terhadap Pencegahan TKI Non Prosedural melalui Supervisi dari Kakanim kepada seluruh petugas Kanim Kalianda tentang Pencegahan TKI Non Prosedural yang terus dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya;

3. Pembentukan dan Penguatan Tim PORA  Tingkat Kabupaten hingga tingkat Kecamatan yang berjumlah 2 Tim PORA tingkat Kabupaten dan 41 Tim PORA tingkat Kecamatan dengan persentase 100% terbentuk;

4. Pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian berupa penjatuhan TAK kepada WN India sebanyak 1 (satu) orang.

Pada hari ini Selasa (26/3) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda melaksanakan sosialisasi dan pemeriksaan urine pegawai bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0532-GR.04.03 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

 

Kegiatan diawali sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda, Edy Firyan. Edy dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung dan mensukseskan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Penyampaian, khususnya di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda. 

 

Selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan sosialisasi tentang UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Usai penyampaian sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan urine kepada seluruh pegawai Kanim Kalianda dengan diawasi langsung oleh Petugas BNN Kabupaten Lampung Selatan.

Senin, 18 Maret 2019

Seluruh Pejabat dan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan / General Check Up di Aula Kantor.

 

Rabu, 06 Maret 2019

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda menghadiri undangan acara pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diselenggarakan oleh Kejari Lampung Selatan dan Pengadilan Negeri Kalianda. Kedua acara tersebut dikukuhkan oleh Plt. Bupati Lampung Selatan dengan disaksikan Kapolres Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatanmengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama menyatukan tekad dan kesadaran dalam melaksanakan komitmen program Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menpan RB.Dia juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk mendukung program reformasi birokrasi melalui kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang sedang dilaksanakan dengan berpartisipasi tanpa terkecuali untuk membuat segalanya menjadi lebih baik “Ini semua dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima, kapasitas dan akuntabilitas kinerja,Jangan kita mengharapkan atau menunggu segala sesuatunya akan berubah dengan sendirinya. Hendaklah kita membuat perubahan dimulai dari diri kita sendiri, dimulai hari ini”.

Terpisah, dalam sambutannya Ketua PN Kalianda berharap melalui pencanangan zona integritas tersebut, akan memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara, khususnya bagi para pencari keadilan di Kabupaten Lampung Selatan sehingga akan terbentuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PN Kalianda.“Dengan pembangunan zona integritas ini, minimal bisa dirasakan manfaatnya oleh para pengguna atau pelanggan di PN Kalianda khususnya, dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, untuk itu kami mohon doa dan dukungan nyata dari semua yang hadir untuk bersama-sama aktif dan mengawasi perjalanan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Yang akhirnya mengarah kepada terwujudnya pendekatan tanpa toleransi dalam pemberantasan korupsi”. Sementara, Plt Bupati Lampung Selatan, menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan maupun PN Kalianda Kelas II atas dilaksanakannya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di kedua lembaga vertikal itu, hal itu merupakan perwujudan dari kesungguhan kedua institusi tersebut dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel. “Melalui Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani ini, diharapkan akan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif. Karena pada unit kerja zona integritas ini dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu”.

 

From Address:

 

Scroll to top